SERANG, INST-Media.id – Keputusan Gubernur Banten Andra Soni memangkas anggaran bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar di APBD 2025 bikin geger warga. Pemangkasan ini dinilai bisa berdampak pada layanan kesehatan, terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Pandeglang dan Lebak.
Andra Soni menegaskan, pemangkasan bukan berarti mengurangi hak masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan. Menurutnya, kebijakan ini justru membuat pembiayaan lebih efektif karena diserahkan ke kabupaten/kota.
“Pembayaran harus optimal, diperkuat oleh pemerintah kabupaten/kota. Semangat tanggung renteng ini harus kita kembangkan. Itu amanah pemerintah,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Gubernur menambahkan, masyarakat tinggal di kabupaten/kota, sehingga wajar bila daerah ikut bertanggung jawab mencapai target Universal Health Coverage (UHC). “Saat ini yang kita cover masih 21,3%. Jadi kabupaten/kota juga harus punya andil menjaga kesejahteraan kesehatan,” jelasnya.
Andra Soni juga menegaskan, kota dan kabupaten dengan kemampuan fiskal besar seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan sudah bisa mandiri membiayai warganya. “Tidak bisa semua dibebankan ke provinsi. Kami pastikan kabupaten/kota mengevaluasi dan meng-cover sesuai aturan,” tegasnya.
Meski begitu, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran. Sebab, jika kabupaten/kota dengan PAD kecil tidak siap, kualitas pelayanan kesehatan bisa terancam. Pemerintah Provinsi Banten berjanji akan memantau pelaksanaannya agar masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan yang layak. *(RED)
