CILEGON, INST-Media.id – Pemerintah Kota Cilegon kembali menggelar rapat koordinasi tata kelola pemerintah daerah bersama Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini dihadiri seluruh pejabat Pemkot, kepala OPD, camat, dan pimpinan BUMD.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengatakan rapat bertujuan meminta pandangan KPK terkait pengelolaan pendapatan dan aset daerah agar belanja pemerintah lebih efektif dan pendapatan meningkat. “Kami minta pandangan dari KPK supaya daerah bisa lebih optimal dalam belanja dan meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Kepala Satgas Korsupgah Wilayah II KPK, Arif Nurcahyo, menambahkan koordinasi ini juga sekaligus monitoring dan evaluasi program pemerintah daerah. Ada delapan area yang menjadi fokus, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, manajemen aset, dan tata kelola dana desa.
Arif menegaskan pentingnya rasionalisasi anggaran, terutama dengan pemangkasan TKD dari pemerintah pusat sebesar Rp230 miliar. “Beberapa kegiatan mungkin tidak bisa dilaksanakan karena defisit anggaran, perlu rasionalisasi kembalian,” ujarnya.
Selain itu, KPK menekankan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. “Yang kami lakukan adalah pencegahan, jika ada potensi pelanggaran maka dihentikan. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Arif.
Langkah koordinasi ini diharapkan mendorong transparansi, efisiensi, dan tata kelola keuangan Pemkot Cilegon yang lebih baik, sekaligus meminimalkan risiko korupsi di lingkungan pemerintah daerah. *(RED)
