CILEGON, INST-Media.id – Pemkot Cilegon memperluas pendataan pengusaha pengguna air tanah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pelaku usaha yang belum terdaftar diminta mengurus perizinan dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Plt Kepala Bidang Perpajakan dan Pendapatan Daerah BPKPAD Kota Cilegon, Hadi Permana, mengatakan kewajiban pajak berlaku bagi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk kegiatan operasional.
“Himbauannya tentu saja pengusaha yang memakai air tanah yang belum jadi wajib pajak yang pertama tentu mengurus perizinannya. Yang kedua setelah izin keluar mendaftarkan menjadi wajib pajak,” ujar Hadi.
Menurutnya, jumlah perusahaan pengguna air tanah mulai berkurang karena sebagian beralih menggunakan air permukaan. Kondisi tersebut turut memengaruhi penerimaan pajak air tanah yang menjadi salah satu sumber pendapatan Kota Cilegon.
Saat ini, target penerimaan pajak air tanah 2026 ditetapkan sebesar Rp949 juta. Hingga kini, realisasinya mencapai Rp671 juta atau sekitar 70,7 persen.
BPKPAD juga menunggu rencana penerbitan peraturan gubernur terkait penyesuaian harga air baku. Aturan tersebut nantinya menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan harga air baku dan dasar penghitungan pajak.
Setelah penyesuaian diterapkan, pemerintah berencana menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada pelaku usaha, termasuk tempat pencucian kendaraan, perusahaan, dan usaha air minum isi ulang.
Hadi berharap pendataan dapat menjangkau seluruh kegiatan usaha yang menggunakan air tanah, terutama pengusaha yang telah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
“Kedepan pengennya saya semua yang memakai air tanah untuk usaha semuanya bisa kita jaring, bisa kita tetapkan jadi wajib pajak,” tandasnya. *(RED)



