CILEGON, INST-Media.id – Sebanyak 15.955 pekerja informal dan kelompok rentan di Kota Cilegon telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pembiayaan APBD. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah daerah pada 2026 sebanyak 11.000 peserta.
Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Faruk Oktavian, mengatakan kepesertaan tersebut mencakup sejumlah kelompok pekerja, seperti ketua RT, RW, anggota Linmas, dan kader masyarakat.
“Target kita sebetulnya 11.000 sekarang sudah nembus 15.955 terdiri dari pekerja rentan dengan pekerja informal seperti Ketua RT, RW, Linmas, Kader,” kata Faruk, Rabu (11/11/2026).
Disnaker kini juga memverifikasi sekitar 5.000 calon peserta tambahan dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 1 hingga 4. Pendataan sementara dilakukan di Kecamatan Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Cibeber.
Calon peserta tersebut di antaranya pemandi jenazah, pengemudi ojek online, nelayan, dan petani.
Faruk menyebut anggaran yang disiapkan untuk program perlindungan tersebut mencapai Rp2,2 miliar. Peserta mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Anggaran kita di DPA-nya Rp2,2 miliar untuk semua profesi,” ujarnya.
Selain memperluas kepesertaan, Pemkot Cilegon juga mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum program perlindungan pekerja rentan.
Faruk berharap semakin banyak pekerja informal yang terlindungi, termasuk mereka yang belum terjangkau pembiayaan pemerintah. *(RED)
