PANDEGLANG, INST-Media.id – Pikiran Rakyat bekerjasama dengan Bank btprn syariah serta Pemkab Pandeglang mengadakan Literasi dan inklusi keuangan masyarakat Pandeglang.
Dengan adanya kegiatan ini Bupati Irma mengharapkan masyarakat bisa teredukasi sehingga tidak terjebak kedalam pinjaman yang bodong.
“Banyak sekarang pinjaman yang mudah di online tapi tidak sehat atau tanpa pengawasam otoritas jasa keuangan (Ojk), ini akan merugikan masyarakat, carilah pinjaman yang sehat dan jelas pengelolaannya,” ungkap Bupati Irna saat menghadiri acara literasi dan inklusi keuangan masyarakat Pandeglang, kamis (8/8/2024).
Menurut Bupati Irna kegiatan ini sangat bagus, namun tetap nanti keputusannya ada di masyarakat apakah ke bank btpn syariah atau bank formal lainnya.
“Semua punya integritas untuk membangun sinergi agar masyarakat bisa memilih ke lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya,” pungkasnya.
Lebih lanjut Bupati Irna mengatakan kegiatan ini penta helix karena semua hadir mulai dari perbankan, ojk, tokoh agama, masyarakat, media, akademisi dan aparat penegak hukum.
“Sinergi dalam kegiatan ini bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat di tengah gencarnya investasi bodong ilegal yang menyerang kemasyarakat,” lanjutnya.
Tia Yuniarti Direktur Pikiran Rakyat mengatakan, Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang menonjol sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Banten. Pasalnya, kabupaten tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi regional dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan di Prov Banten.
“Hanya saja, di situasi perkembangan perekonomian yang sangat pesat tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang optimal. Alhasil, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi tentang cara memilih lembaga keuangan yang tepat di tengah munculnya berbagai lembaga keuangan ilegal,” katanya.
Menurynya, hal ini tentu saja memicu berbagai isu, mulai dari masyarakat yang terjebak dengan lembaga keuangan ilegal sehingga menimbulkan gesekan dengan warga, dan ikut merusak citra lembaga keuangan legal.
“Maka dari itu, literasi keuangan dibutuhkan agar masyarakat,” tutupnya (kha/red)
