CILEGON, INST-Media.id – Anggaran pakaian dinas DPRD Cilegon menuai kritik tajam dari publik. Pasalnya, pengadaan pakaian dinas untuk 40 anggota DPRD Kota Cilegon periode 2024-2029 mencapai Rp 910 juta atau sekitar Rp 22,75 juta per orang. Banyak yang menilai anggaran ini terlalu boros, apalagi di tengah kondisi defisit anggaran daerah.
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, anggaran ini terbilang fantastis. DPRD Provinsi Banten, dengan 100 anggota, hanya mengalokasikan Rp 1,2 miliar atau sekitar Rp 12 juta per anggota. Bahkan, DPRD Kabupaten Pandeglang hanya membutuhkan Rp 200 juta untuk 40 anggota dewan.
Biaya ini mencakup berbagai jenis pakaian dinas, mulai dari Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian adat, hingga pin DPRD.
Saat dikonfirmasi awak media, Sekretaris DPRD Kota Cilegon Tubagus Heri Mardiana memilih bungkam. Begitu pula dengan para anggota dewan lainnya yang belum memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran ini.
Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon, Idho Meilano, menyayangkan keputusan ini. Menurutnya, pengadaan pakaian dinas dengan anggaran hampir Rp 1 miliar bukanlah prioritas yang tepat di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Kita berharap anggota dewan bisa mencontoh langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang tidak menggunakan anggaran daerah untuk baju dinas,” ujar Idho baru-baru ini.
Di media sosial, banyak warga Cilegon mempertanyakan urgensi dan transparansi anggaran ini. Beberapa netizen bahkan membandingkannya dengan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti kesejahteraan guru honorer dan perbaikan infrastruktur.
Kritikan juga datang dari masyarakat yang menilai dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Apalagi, baru-baru ini sempat ada keterlambatan pencairan honor guru honorer madrasah di Cilegon.
Di tengah kondisi defisit anggaran, masyarakat berharap anggota DPRD bisa menunjukkan empati dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Menggunakan dana pribadi untuk pengadaan pakaian dinas mungkin bisa menjadi langkah bijak yang meningkatkan kepercayaan publik. *(RED)
