CILEGON, INST-Media.id – Pembahasan RKA APBD-P 2026 Kota Cilegon mulai mengerucut pada kemampuan pendapatan daerah. DPRD bersama Pemerintah Kota Cilegon menyoroti target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hingga kini realisasinya masih di bawah target.
Hal itu mencuat dalam rapat kerja Komisi DPRD Kota Cilegon bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas RKA APBD Perubahan 2026 di Aula DPRD Cilegon, Senin (14/9/2026).
Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan target BPHTB perlu dihitung kembali secara realistis agar rencana belanja tidak bergantung pada pendapatan yang belum pasti.
“Kita harus realistis. Pendapatan dari seluruh komponen pajak di luar BPHTB mengalami peningkatan. Hanya saja di BPHTB yang perlu kita cermati ulang dan diperhitungkan kembali karena ini merupakan pendapatan yang unpredictable,” kata Aziz.
Menurutnya, pembahasan RKA APBD-P harus diarahkan pada sinkronisasi program, prioritas pembangunan, pemenuhan urusan pemerintahan wajib serta pelayanan dasar.
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan pembahasan tersebut menjadi momentum untuk mencermati program dan kebutuhan anggaran pada sisa tahun 2026.
“Kita menyadari bahwa waktu efektif di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 sangat terbatas. Kondisi ini menuntut kita, baik legislatif maupun eksekutif, agar semakin cermat dan realistis di dalam menyusun program,” ujar Rizki.
DPRD juga mendorong agar kebutuhan prioritas masyarakat masuk dalam anggaran perubahan. Rizki mengajak seluruh anggota DPRD mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sehingga menghasilkan anggaran yang bisa bermanfaat umum untuk masyarakat Kota Cilegon,” pungkasnya.
Pembahasan RKA APBD-P selanjutnya dilakukan masing-masing komisi bersama OPD sesuai bidang tugasnya. *(RED)
