CILEGON, INST-Media.id – Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD menunjukkan kekompakan menghadapi tantangan fiskal tahun 2026 setelah pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini mendorong Cilegon untuk memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Wakil Ketua DPRD Cilegon, Sohkidin, menegaskan pemotongan TKD harus dijadikan momentum perubahan. Ia menilai sudah saatnya daerah tidak bergantung pada pusat dan mulai menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.
“Pemotongan TKD ini mengajarkan kita untuk lebih mandiri. DPRD akan memperkuat regulasi, mendorong peningkatan PAD, dan memastikan tidak ada kebocoran pendapatan,” tegas Sohkidin, Jumat (28/11/2025).
APBD Cilegon tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun dengan defisit sekitar Rp35 miliar. Namun pemerintah optimistis defisit bisa ditekan menjadi nol melalui pemanfaatan SILPA sebesar Rp40 miliar serta pembiayaan pendukung lainnya.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penyesuaian pajak industri, penyusunan Perda pengelolaan sampah, hingga peningkatan profesionalitas Tim TAPD lewat pelatihan bersertifikasi. Semua strategi ini digagas untuk memperkuat ketahanan fiskal dan membuka ruang pembangunan yang lebih luas.
Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo menyambut baik sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, tahun anggaran 2026 harus dijadikan momen bagi seluruh OPD untuk bekerja lebih cerdas dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat ini sebagai momentum untuk bekerja lebih keras dan lebih mandiri. Kita tidak bisa terus berharap pada pemerintah pusat,” ujar Fajar.
Pemerintah Kota Cilegon memastikan pengurangan dana pusat tidak akan menghentikan agenda pembangunan. Dengan strategi kemandirian fiskal, berbagai program prioritas tetap ditargetkan berjalan sesuai RPJMD demi kesejahteraan masyarakat Cilegon. *(RED)
