CILEGON, INST-Media.id – DPRD Kota Cilegon mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran yang berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun untuk memperkuat program prioritas, khususnya pelayanan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Belanja yang diperkirakan tidak dapat direalisasikan hingga 31 Desember diharapkan dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
“Yang nanggung-nanggung, coba tolong dialihkan khusus untuk program prioritas untuk layanan dasar,” ujar Rizki.
Ia menyebut terdapat potensi penambahan ruang fiskal hingga sekitar Rp55 miliar. Menurutnya, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komponen layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga semester pertama masih berada di bawah 50 persen.
Rizki meminta OPD teknis melakukan akselerasi agar program yang telah tertuang dalam RKPD dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun.
“Ini kita minta kepada OPD teknisnya untuk melakukan akselerasi di dalam penyerapan program yang tertuang di dalam RKPD, sehingga realisasinya sampai dengan akhir tahun ini bisa tercapai,” katanya.
Menurut Rizki, percepatan serapan anggaran harus tetap dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, program yang telah direncanakan tidak hanya tercatat dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain mendorong optimalisasi anggaran, DPRD Cilegon juga terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan di masyarakat.
Rizki mengatakan Komisi I DPRD bersama Satpol PP telah melakukan monitoring terkait peredaran minuman keras di wilayah Kota Cilegon. Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah harus semakin jeli menghadapi berbagai modus peredaran miras, termasuk produk yang disamarkan sebagai barang lain.
“Yang paling penting adalah jangan sampai pemerintah dalam hal ini negara itu agak kurang mengamati secara faktual di lapangan. Harus lebih pintar daripada yang minumnya,” tegas Rizki.
DPRD berharap pengawasan dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar kebijakan daerah berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Cilegon. *(RED)
