CILEGON, INST-Media.id – Transformasi digital di Banten terus didorong melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Cilegon dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Sinergi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APJII Banten 2026 yang digelar di Aston Cilegon, Selasa (9/6/2026).
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, kerja sama dengan APJII telah memberikan dampak nyata bagi penataan infrastruktur digital di Kota Cilegon. Salah satunya melalui program penataan kabel utilitas bawah tanah di kawasan Cilegon Timur hingga Landmark Cilegon.
“Alhamdulillah, kabel-kabel utilitas di kawasan tersebut kini sudah underground seluruhnya. Ini merupakan bentuk langkah nyata dan kerja konkret dari APJII bersama Pemerintah Kota Cilegon,” ujar Robinsar.
Menurutnya, program yang semula diperkirakan membutuhkan anggaran Rp8 hingga Rp10 miliar dari APBD tersebut akhirnya dapat direalisasikan melalui kolaborasi berbagai pihak. Bahkan nilai pekerjaan yang terealisasi mencapai sekitar Rp20 miliar tanpa membebani anggaran daerah.
Robinsar berharap APJII terus berkontribusi memperluas akses internet hingga menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Banten Beni Ismail menegaskan bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.
Ketua APJII Banten Syarifuddin menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga sinergi dengan pemerintah daerah guna menciptakan iklim investasi yang sehat bagi penyelenggara jasa internet.
“Dengan komunikasi yang intens dan keterlibatan seluruh pihak, proses penataan kabel fiber optik di Kota Cilegon dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu layanan masyarakat,” ujarnya.
Melalui Rakerwil APJII Banten 2026, diharapkan lahir berbagai program strategis untuk memperluas akses internet, memperkuat keamanan siber, serta mempercepat digitalisasi layanan publik di Provinsi Banten. *(RED)
