CILEGON, INST-Media.id — Pemerintah Kota Cilegon mulai memfinalisasi Petunjuk Teknis Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) 2027. Sejumlah persoalan seperti banjir, persampahan dan rumah tidak layak huni (RTLH) masuk dalam perhatian pembangunan di tingkat kelurahan.
Finalisasi Juknis DPWKel 2027 digelar selama dua hari di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (19/8/2026), dengan melibatkan OPD terkait, kecamatan, kelurahan, pendamping dan unsur kewilayahan.
Pj Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan petunjuk teknis DPWKel terus diperbarui agar sesuai dengan arah pembangunan daerah.
“DPWKel ini merupakan agenda rutin tahunan. Hanya saja, petunjuk teknisnya selalu kita update dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang kita butuhkan, terutama diselaraskan dengan RPJMD, visi-misi Pak Wali Kota, termasuk program-program prioritas dan janji politik beliau,” ujar Aziz.
Menurutnya, pembangunan melalui DPWKel tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh program sosial dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Aziz menyebut penanggulangan banjir, persampahan dan RTLH menjadi sejumlah persoalan yang dapat didukung melalui DPWKel.
“Masalah kita saat ini di lapangan adalah penanggulangan banjir, persampahan dan RTLH. Itu merupakan program-program prioritas Pak Wali Kota yang juga dapat dikerjakan melalui DPWKel,” katanya.
Untuk penanganan banjir, DPWKel dapat digunakan pada lingkup drainase lingkungan melalui kelompok masyarakat. Sementara drainase berskala kota tetap menjadi kewenangan OPD teknis seperti PUPR.
Pemkot Cilegon berharap finalisasi Juknis DPWKel 2027 menghasilkan aturan yang mudah diterapkan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. *(RED)
