PANDEGLANG, INST-Media.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Untuk Rakyat (Jamur) memadati halaman Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (4/9/2025), menuntut pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang dinilai berlebihan. Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kebijakan DPRD Pandeglang yang dianggap tidak pro-rakyat.
Koordinator aksi, Moh. Ilham, menyatakan bahwa mahasiswa hadir untuk mengingatkan wakil rakyat agar anggaran publik lebih diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. “Wakil rakyat tidak seharusnya menikmati fasilitas mewah sementara masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya di tengah orasi.
Mahasiswa menyoroti tunjangan anggota DPRD Pandeglang berdasarkan Perbup Nomor 41 Tahun 2017. Ketua DPRD menerima tunjangan transportasi Rp11,8 juta, komunikasi Rp10,5 juta, dana operasional Rp8,4 juta, tunjangan reses Rp10,5 juta per kegiatan, serta tunjangan perumahan Rp12 juta. Wakil Ketua dan anggota DPRD juga menikmati fasilitas serupa yang menurut mahasiswa terlalu tinggi.
Suasana memanas ketika mahasiswa berusaha memasuki halaman gedung DPRD, mengganti delapan bendera partai politik dengan bendera organisasi mereka sebagai bentuk protes. Massa juga membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap kebijakan DPRD yang dianggap mengabaikan rakyat.
“Anggaran publik seharusnya digunakan untuk program masyarakat, bukan kemewahan wakil rakyat,” tegas salah satu peserta aksi.
Dalam aksi mereka, mahasiswa menegaskan empat tuntutan utama: menurunkan tunjangan dan fasilitas anggota DPRD yang dianggap berlebihan, menghentikan perjalanan dinas yang tidak efektif, mengawasi kebijakan daerah agar berpihak pada rakyat, serta mendesak DPRD menggelar sidang istimewa untuk merevisi Perda terkait tunjangan dan perjalanan dinas.
Meski sempat ricuh, situasi akhirnya berangsur kondusif dengan aparat kepolisian yang berjaga. Mahasiswa tetap bertahan di halaman DPRD dan melanjutkan orasi hingga sore, memastikan suara mereka terdengar. *(RED)
