CILEGON, iNST-Media.id – Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu kepastian kebijakan untuk seleksi tahap kedua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga non-ASN.
Kepala BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat keputusan resmi soal mekanisme kelulusan tahap kedua, termasuk kemungkinan pengangkatan peserta yang tidak lolos seleksi menjadi PPPK paruh waktu.
“Sementara untuk tahap dua ini, kita belum tahu kebijakannya. Apakah nanti yang lulus atau tidak lulus akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Joko, Rabu (26/3/2025).
Ia menambahkan, pada seleksi tahap pertama, aturan sudah jelas. Peserta yang lulus langsung diangkat sebagai PPPK penuh waktu, sedangkan yang tidak lulus menjadi PPPK paruh waktu. Sementara untuk tahap kedua, jumlah peserta mencapai 2.129 orang dan mayoritas merupakan tenaga non-ASN yang sudah bekerja minimal dua tahun hingga 31 Desember 2024.
Menurut Joko, seleksi PPPK ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2024, yang menegaskan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di luar skema PPPK.
“Administrasi tahap dua sudah selesai, tinggal menunggu jadwal tes yang kemungkinan digelar April atau Mei. Semua non-ASN yang memenuhi syarat ikut tahap ini,” jelasnya.
Sebelumnya, seleksi tahap pertama diikuti 2.220 peserta. Dari jumlah tersebut, hanya 228 orang yang lulus sebagai PPPK penuh waktu. Sisanya, sekitar 1.900 orang, diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai ketentuan.
BKPSDM Kota Cilegon meminta seluruh peserta seleksi tahap kedua untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kelanjutan tahapan seleksi ini. (KR)
