BANTEN, INST-Media.id – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan terus menggencarkan program imunisasi untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti difteri, campak-rubela, pertusis, dan polio.
Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit menular di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS, mengatakan bahwa imunisasi tidak hanya sekadar pemberian vaksin, tetapi juga merupakan bentuk kesiapan sistem kesehatan dalam merespons cepat saat terjadi KLB.
“Imunisasi bukan hanya soal memberikan vaksin, tapi juga tentang kesiapan merespon cepat saat ada kejadian luar biasa,” ujar dr. Ati di Serang, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, penyakit menular seperti PD3I tidak mengenal batas wilayah karena mobilitas manusia yang tinggi membuat risiko penularan semakin cepat. Oleh karena itu, deteksi dini dan surveilans yang sensitif menjadi langkah penting agar potensi KLB bisa diantisipasi sejak awal.
Data WHO mencatat, imunisasi dapat mencegah 2–3 juta kematian setiap tahun, namun cakupan imunisasi yang belum merata masih menjadi penyebab utama munculnya KLB di berbagai daerah. “Jika cakupan imunisasi tinggi dan merata, penyakit bisa dieliminasi. Tapi bila rendah, risiko KLB meningkat,” jelasnya.
Sebagai langkah cepat, Banten juga menerapkan program Outbreak Response Immunization (ORI), yaitu imunisasi tambahan bagi seluruh sasaran di wilayah terdampak tanpa melihat status imunisasi sebelumnya.
“ORI adalah langkah darurat. Begitu terjadi KLB, semua anak di wilayah terdampak harus segera diberi imunisasi tambahan,” tegas dr. Ati.
Tahapan ORI dilakukan mulai dari penentuan wilayah sasaran, survei cakupan, penyediaan vaksin, pemberian imunisasi yang aman, hingga evaluasi pasca pelaksanaan. Langkah ini juga diikuti dengan penguatan imunisasi rutin dan surveilans berkelanjutan.
Ati mengakui masih ada tantangan di lapangan, seperti sebagian masyarakat yang menolak imunisasi karena kurangnya pemahaman.
“Padahal, saat KLB terjadi, tidak ada pilihan lain selain segera memberi perlindungan. Dukungan tokoh masyarakat, sekolah, dan aparat desa sangat penting agar cakupan imunisasi bisa maksimal,” ujarnya.
Dengan sinergi semua pihak, Pemprov Banten menargetkan eliminasi campak-rubela serta mempertahankan status Indonesia bebas polio.
“Kesiapsiagaan menghadapi KLB bukan hanya soal vaksin, tapi juga membangun sistem respon cepat dan koordinasi lintas sektor,” tutupnya. *(RED)
