Friday, July 18, 2025
header ads 728x90
HomeBeritaBantenHeboh! Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot Gegara Skandal Titipan Siswa di Sekolah...

Heboh! Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot Gegara Skandal Titipan Siswa di Sekolah Favorit

- Advertisement -

SERANG, INST-Media.id – Dunia pendidikan Banten tengah diguncang isu titipan siswa yang menyeret nama salah satu petinggi legislatif. Seorang wakil pimpinan DPRD Provinsi resmi dicopot dari jabatannya setelah diduga terlibat dalam skandal penerimaan siswa baru di salah satu SMA favorit di Cilegon.

Langkah pencopotan diambil langsung oleh partai yang menaunginya, sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga citra lembaga politik. Ketua DPW partai, Gembong Rudiyansyah Sumedi, menjelaskan bahwa keputusan ini tak lepas dari dorongan publik dan pentingnya menjaga integritas lembaga legislatif, khususnya dalam isu sensitif seperti pendidikan.

Baca juga:  Dugaan Titipan Siswa oleh DPRD Banten di SPMB Cilegon Bikin Geger! Ini Respons Partai

“Pendidikan adalah urusan publik yang menyangkut banyak harapan rakyat. Kami tidak ingin isu ini menodai semangat pelayanan yang selama ini kami bangun,” tegas Gembong kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Pejabat yang dimaksud adalah Budi Prayogo. Ia dinilai telah mencoreng nama baik partai karena namanya dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 berlangsung.

DPRD Banten
Budi Prayogo, eks Wakil Ketua DPRD Banten, terekam kamera ponsel sebelum dicopot dari jabatannya usai terseret isu titipan siswa. (Foto : INST-Media)

Sebagai pengganti, partai langsung menunjuk Imron Rosadi, anggota aktif Komisi V DPRD Banten, untuk mengisi posisi strategis tersebut. Imron diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjawab tuntutan publik terhadap transparansi serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan.

- Advertisement -space iklan 300x250
Baca juga:  Gagal Masuk Sekolah Favorit, Emak-Emak Cilegon Geruduk Pemkot! Ada Apa dengan SPMB?

Skandal ini menjadi pelajaran penting bahwa jabatan publik harus diemban dengan tanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, terutama di sektor pendidikan yang menjadi harapan masa depan bangsa. *(RED)

 

- Advertisement -header ads 728x90
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular