SURABAYA, INST-Media.id – Pemerintah mempercepat penanganan kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk melalui penguatan kapasitas layanan dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Bali.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7/2026).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi, mulai dari pembangunan dan optimalisasi dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas lebih besar, hingga pemanfaatan pelabuhan pendukung seperti Jangkar, Tanjungwangi, dan Celukan Bawang.
“Kepadatan kini tidak hanya terjadi saat musim libur, tetapi juga pada hari-hari biasa. Karena itu, kapasitas layanan harus segera ditingkatkan,” ujar Dudy.
Menindaklanjuti arahan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan siap memperkuat layanan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, KSOP, kepolisian, Gapasdap, INFA, dan asosiasi angkutan logistik.
“Kami tidak hanya fokus pada penanganan operasional harian, tetapi juga mempercepat penyelesaian akar persoalan melalui penguatan kapasitas layanan dan kolaborasi lintas sektor,” kata Heru.
ASDP juga mengoptimalkan pola operasi kapal, menambah kapasitas armada, menyiapkan kantong parkir kendaraan logistik, serta mengimbau pengguna jasa membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy.
Selain itu, ASDP menargetkan pembangunan tiga pasang movable bridge di Dermaga 1, 2, dan 3 Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk rampung pada 2029 sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. *(RED)
