JAKARTA, INST-Media.id – Strategi efisiensi anggaran menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Mahathir Mohamad berani memangkas fasilitas pejabat demi penghematan, sementara Prabowo Subianto fokus mengoptimalkan Rp750 triliun tanpa mengurangi gaji pejabat.
Bayangkan seorang pemimpin yang tegas memotong gaji pejabat, menghapus fasilitas mewah, dan menolak bantuan asing demi mempertahankan kedaulatan ekonomi negaranya. Di sisi lain, ada pemimpin yang memilih strategi berbeda, memastikan anggaran negara tetap efisien tanpa mengurangi kesejahteraann pejabat, sambil tetap berfokus pada kepentingan rakyat.
Inilah dua pendekatan berbeda antara Mahathir Mohamad dan Prabowo Subianto dalam mengelola keuangan negara. Mahathir dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam mengelola anggaran. Pada 1980 dan 1997, saat Malaysia menghadapi krisis ekonomi, ia menerapkan langkah-langkah penghematan ekstrem kami rangkum dari berbagai sumber, Sabtu (22/2/2025) termasuk:
– Pemotongan gaji pejabat, termasuk dirinya sendiri, sebagai bentuk solidaritas menghadapi krisis.
– Pengurangan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas dan perjalanan mewah pejabat.
– Penundaan proyek-proyek besar yang dianggap kurang mendesak.
– Menolak bantuan IMF, karena ingin Malaysia tetap mandiri dalam pemulihan ekonomi.
Langkah ini terbukti mampu menjaga kestabilan ekonomi Malaysia tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri.
Berbeda dengan Mahathir, Prabowo memilih pendekatan efisiensi struktural tanpa memangkas gaji pejabat. Ia menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp750 triliun yang dilakukan dalam tiga tahap:
1. Fase pertama – Kementerian Keuangan menghemat Rp300 triliun.
2. Fase kedua – Penghematan Rp308 triliun, dengan Rp58 triliun dikembalikan ke kementerian/lembaga.
3. Fase ketiga – Dividen BUMN ditargetkan Rp300 triliun, dengan Rp200 triliun masuk ke negara dan Rp100 triliun untuk BUMN.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan agar uang negara digunakan dengan lebih baik. Sebagian dari dana yang dihemat juga dialokasikan untuk program sosial. “Kita berhasil menghemat Rp750 triliun. Dari jumlah itu, 24 miliar dolar AS saya alokasikan untuk program makan bergizi. Saya tidak ingin ada anak Indonesia yang kelaparan,” ujar Prabowo, belum lama ini.
Kedua strategi ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Mahathir memilih penghematan drastis yang langsung berdampak pada pejabat dan fasilitas negara, sementara Prabowo lebih menitikberatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pejabat negara.
Lalu, apakah Indonesia bisa menerapkan strategi pemotongan gaji pejabat seperti Malaysia? Ataukah cara Prabowo yang mengoptimalkan anggaran lebih efektif? Yang terpenting, kebijakan efisiensi anggaran harus tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. *(EPL/Red)
