PANDEGLANG, INST-Media.id – Di tengah memanasnya situasi nasional akibat gelombang aksi mahasiswa dan rakyat, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten menyampaikan sikap resminya pada Minggu (31/8).
Bertempat di kantor MPW, Ketua Johan Aripin Muba bersama Sekretaris Pujiyanto menegaskan dukungan terhadap langkah Polri menjaga keamanan, sekaligus menolak keras segala bentuk aksi anarkis yang merugikan masyarakat.
“Pemuda Pancasila Banten mendukung Polri mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap demonstrasi anarkis yang mengganggu ketertiban umum,” ujar Johan dalam pernyataannya.
Johan mengingatkan, kebebasan menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, tetapi tidak boleh disalahgunakan hingga merusak fasilitas umum. Menurutnya, aksi brutal hanya menyusahkan rakyat kecil, bukan menyentuh elit yang dikritik.
“Kami siap berdiri bersama Polri menjaga keamanan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, kami juga menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus tetap sesuai hukum,” tegas Johan.
Dalam pernyataannya, Pemuda Pancasila Banten juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil. Jika ada oknum aparat terbukti bertindak berlebihan, maka harus diproses sesuai aturan agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan.
“Negara ini berdiri di atas hukum. Kalau ada aparat yang salah, tindak sesuai hukum,” tambah Johan.
Sekretaris MPW, Pujiyanto, menegaskan bahwa sikap ini adalah komitmen moral Pemuda Pancasila untuk menjaga marwah perjuangan rakyat. Ia mengingatkan, demonstrasi adalah hak sah warga negara, tetapi harus tetap damai dan beradab.
“Pengrusakan dan penjarahan tidak akan menyelesaikan masalah, justru merugikan rakyat kecil,” ujarnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi politik, di mana beberapa aksi unjuk rasa belakangan diwarnai kericuhan dan korban jiwa. Dari Serang, suara Pemuda Pancasila menegaskan pentingnya:
- mendukung aspirasi rakyat,
- menolak aksi anarkisme,
- memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dengan sikap ini, Pemuda Pancasila Banten berharap suasana nasional segera kembali kondusif dan energi bangsa dapat diarahkan untuk pembangunan, bukan konflik horizontal yang merugikan semua pihak.



