SERANG, INST-Media.id – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang digelar Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten itu mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Najib mengatakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
“Tantangan kita ke depan dengan keterbatasan fiskal ini tidak boleh menghalangi kualitas pelayanan kepada masyarakat desa,” tegas Najib Hamas.
Selain itu, ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak, terutama setelah adanya sejumlah perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.
Menurutnya, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai aturan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Masih ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, terutama terkait SDM dan kedisiplinan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan desa,” ujarnya.
Workshop tersebut dihadiri Inspektur Kabupaten Serang Sugi Hardono, para camat, perwakilan pemerintah desa, serta jajaran BPKP Provinsi Banten. Pemerintah Kabupaten Serang berharap kegiatan ini mampu memperkuat kapasitas aparatur desa sehingga tata kelola keuangan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. *(RED)
