JAKARTA, INST-Media.id – Publik mempertanyakan transparansi Pemilu 2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi merilis aturan baru yang mengklasifikasikan dokumen ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dirahasiakan.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang diteken pada 21 Agustus 2025. Total ada 16 dokumen yang kini dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan, antara lain fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, SKCK, laporan harta kekayaan, NPWP, hingga pernyataan kesetiaan kepada Pancasila.
Meski begitu, KPU memberikan pengecualian: dokumen-dokumen itu tetap dapat diumumkan jika pasangan capres-cawapres memberikan persetujuan tertulis atau jika ada kepentingan yang berkaitan dengan jabatan publik.
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras. Banyak pihak menilai langkah KPU justru mengurangi transparansi pemilu dan membuat rakyat kehilangan kesempatan menilai rekam jejak calon pemimpin.
Ketua KPU menegaskan keputusan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi Presiden Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Pernyataan ini tak lantas meredam kegelisahan publik. Di media sosial, terutama X (dulu Twitter), warganet ramai melontarkan kritik.
“Nih aturan @KPU_ID paling ngehek. Terus kami rakyat disuruh beli kucing dlm karung gitu?” cuit akun @R**t***y*h.
“Rakyat disuruh milih kucing dalam karung… Mengsedihkan negaraku kini,” tulis akun @D***C*a yang sudah disukai ribuan pengguna.
Sejumlah pengamat politik menilai keputusan ini berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Mereka mendesak KPU membuka akses dokumen setidaknya untuk memastikan integritas dan kualitas calon pemimpin bangsa. *(RED)
