PANDEGLANG, INST-media.id – Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan masyarakat.
Dalam sambutannya, Irna menyatakan bahwa penghargaan WTP ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia juga berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten yang telah mendampingi dalam pengawasan pengelolaan keuangan, sehingga predikat WTP dapat kembali diraih.
“Puji syukur alhamdulillah tahun 2023 ini, Pemkab Pandeglang kembali meraih predikat WTP yang ke delapan kalinya, ini berkat kerja keras dan kerja bersama kita semua, ”ujar Irna, Selasa (21/5/2024) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Banten.
Irna menekankan bahwa keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah uang rakyat, sehingga transparansi dan akuntabilitas harus selalu menjadi prioritas utama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menyampaikan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Pandeglang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 akan dijadikan motivasiuntuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Irna menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten yang terus mendampingi dan mengawasi proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dukungan BPK, menurut Irna, telah berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik, sehingga Pandeglang kembali memperoleh predikat WTP di tahun 2023.
“Kami ucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Banten yang selalu mendampingi dan mengawal dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya. *(EPL/RED)



